Sertifikat Kompetisi Nasional Pasar Modal 2012

INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL

1. Investasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi dalam perekonomian suatu negara, diantaranya:

- prospek ekonomi di masa yang akan datang. Dengan adanya ketidakpastian serta banyaknya kemungkinan kondisi ekonomi Indonesia yang akan datang, menjadikan kegiatan mendapatkan dana untuk investasi menjadi tidak mudah.

- keuntungan yang dicapai perusahaan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh, maka semakin terbuka pula kesempatan sebagian dari keuntungan tersebut untuk diinvestasikan kembali ke dalam kegiatan perusahaan.

- perubahan dan perkembangan teknologi. Semakin cepat perubahan teknologi, maka akan semakin memacu setiap pelaku usaha untuk menginvestasikan dananya guna mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut.

- kestabilan perekonomian negara.

- tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang tinggi akan menyebabkan dana yang diperoleh dengan kredit untuk investasi menjadi mahal. Akibatnya akan membebani proses produksi dengan biaya yang tinggi, yang berakibat lanjut tidak efisiennya output yang dihasilkan.

2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Pada awalnya investasi melalui penanaman modal dalam negeri di Indonesia telah diatur di dalam undang-undang no. 6 tahun 1968, dengan memberi persetujuan kepada berbagai macam proyek yang tersebar di berbagai sektor di wilayah Indonesia.

Setelah pelita ke II investasi dari penanaman modal ini mulai diarahkan pada usaha untuk:

- memperkokoh struktur industri dalam negeri secara umum, dengan memprioritaskan industri yang mampu mengolah bahan baku, modal, serta penunjang.

- prioritas juga ditujukan kepada industri agar mampu menciptakan mesin-mesin produksi sendiri.

- diarahkan pada proses penyerapan tenaga kerja sebanyak-banyaknya,

- dapat menyebar ke luar wilayah pulau Jawa, agar pembangunan dapat lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

3. Penanaman Modal Asing (PMA)

Secara makro proses kemajuan ekonomi suatu negara akan semakin lancar jika tingkat tabungan masyarakat mampu mengimbangi kebutuhan investasi yang akan dilakukan.

Adapun beberapa alasan yang menentang masuknya PMA adalah:

- di dalam kenyataan sangat jarang perusahaan multinasional bersedia menanamkan kembali keuntungan yang diperolehnya di negara-negara berkembang.

- perusahaan-perusahaan multinasional dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan devisa negara.

- perusahaan multinasional sering memiliki kedudukan sebagai perusahaan monopolis.

- perusahaan multinasional dapat mempertajam kesenjangan sosial.

Namun, Indonesia masih banyak membutuhkan bantuan penanaman modal asing tersebut, dikarenakan:

- kemampuan menabung masyarakat Indonesia yang belum sempurna, sehingga kebutuhan modal dalam negeri masih kurang.

- belum efisiennya produksi untuk jenis-jenis komoditi tertentu, sehingga lebih menguntungkan jika diserahkan pengelolaannya pada investor asing.

- masih banyak sektor yang belum dapat dikelola sendiri oleh tenaga maupun manajemen dalam negeri.


Daftar Pustaka:
Setyawan, Aris Budi. 1997. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Gunadarma (Seri Diktat Kuliah)

MASALAH POKOK PEREKONOMIANINDONESIA

Pengangguran


Pengangguran akan menyebabkan perekonomin berada kondisi di bawah kapasitas penuh, suatu kapasitas yang dihaparkan. Pengangguran juga akan menyebabkan beban angkatan kerja yang bena-benar produktif menjadi semakin berat, disamping secara sosial pengangguran akan menimbulkan kecenderungan masalah-masalah kriminalitas dan masalah sosial lainnya.

Jenis-jenis penganggura, diantaranya:

Pengangguran friksionil, pengangguran yang terjadi karena seseorang memilih menganggur sambil menunggu pekerjaan yang lebih baik.

Pengangguran struktural, pengangguran yang terjadi karena seseorang diberhentikan oleh perusahaan, karena kondisi perusahaan yang sedang mengalami kemunduran usaha, sehingga terpaksa mengurangi tenaga kerja.

Pengangguran teknologi, penganggurang yang terjadi karena mulai di gunakannya teknologi yang menggantikan tenaga manusia.

Pengangguran siklikal, pengangguran yang terjadi karena terjadinya pengurangan tenaga kerja yang secara menyeluruh, dikarenakan kemunduran dan resesi ekonomi.

Pengangguran musiman, pengangguran yang terjadinya dipengaruhi oleh musim.

Pengangguran tidak kentara, pengangguran yang secara fisik dan sepintas tidak kelihatan, namun secara ekonomi dapat dibuktikan bahwa seseorang tersebut sesungguhnya menganggur.

Inflasi

Dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan naiknya harga-harga secara umum dalam waktu dan wilayah tertentu.

Dari pengertian itu dapat diambil beberapa poin penting, bahwa inflasi terjadi:

-Diwarnai kenaikan harga-harga komoditi secara umum, atau dapat dikatakan hampir setiap komdoiti mengalamai kenaikan.

-Dapat diketahui dan dihitung jika telah berjalan dalam kurun waktu tertentu dan dalam wilayah tertentu.

Jika dilihat dari parah tidaknya, atau besar kecilnya inflasi yang muncul, inflasi dapat dibagi dalam:

Inflasi ringan jika nilainya berkisar = 0% s/d 10%

Inflasi sedang jika nilainya berkisar = 10% s/d 30%

Inflasi berat jika nilainya berkisar = 30% s/d 100%

Hyperinflasi jika nilainya >100%

Jika dilihat dari sebab-sebab kemunculannya dibagi dalam:

- inflasi karena naiknya permintaan, yakni inflasi yang terjadi karena adanya gejala naiknya permintaan secara umum, sehingga sesuai dengan hukum permintaan maka harga pun secara umum akan cenderung naik.

- inflasi yang terjadi karena naiknya biaya produksi, inflasi yang ini terjadi jika kecenderungan naiknya harga lebih diakibatkan karena naiknya biaya produksi, seperti naiknya upah tenaga kerja, naiknya harga bahan baku dan penolong, dan sejenisnya.

- inflasi yang berasal dari luar negeri. Proses terjadinya diawali dengan masuknya komoditi impor yang telah terkena infalsi (harga naik) di negara asalnya. Sehingga komoditi impor tersebut kita beli dengan harga yang mahal pula. Dengan demikian semakin banyak kita mengimpor komoditi-komoditi yang telah terkena inflasi di negara asalnya, maka semakin terbuka kemungkinan terjadinya inflasi di Indonesia.

Dampak negatif inflasi bagi beberapa aspek kegiatan ekonomi masyarakat, diantaranya:

- inflasi akan menjadikan turunnya pendapatan riil masyarakat yang memiliki penghasilan tetap.

- inflasi menyebabkan turunnya nilai riil kekayaan masyarakat yang berbentuk kas, karena nilai tukar kas (uang misalnya) tersebut akan menjadi lebih kecil, karena secara nominal harus menghadapi harga komoditi per satuan yang lebih besar.

- inflasi akan menyebabkan nilai tabungan masyarakat menjadi turun, sehingga orang akan cenderung memilih menginvestasikan uangnya dalam aktiva yang lebih baik, dari pada menabungkannya ke bank.

- inflasi akan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi terhambat.

Dampak positif dari inflasi yakni:

- inflasi yang terkendali menggambarkan adanya aktivitas ekonomi dalam suatu negara.

- inflasi terkendali merangsang masyarakat untuk terus berusaha bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Daftar Pustaka:

Setyawan, Aris Budi. 1997. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Gunadarma (Seri Diktat Kuliah)

KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH

1. Kebijaksanaan Selama

A. Kebijaksanaan Selama Periode 1966-1969

Kebijaksanaan pada masa pemerintah ini lebih diarahkan kepada proses perbaikan dan pembersihan semua sektor dari unsur-unsur peninggalan pemerintah Orde Lama, terutama dari paham komunis. Selain itu masa ini juga diisi dengan kebijaksanaan pemerintah dalam mengupayakan penurunan tingkat inflasi yang masih tinggi.

B. Periode Pelita I

Kebijaksanaan ini di mulai dengan:

• Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970, mengenai penyempurnaan tata niaga bidang ekspor dan impor.
• Peraturan Agustus 1971, mengenai devaluasi mata uang Rupiah terhadap Dolar, dengan sasaran pokoknya adalah: kestabilan harga bahan pokok, peningkatan nilai ekspor, kelancaran impor, dan penyebaran barang di dalam negeri.

C. Periode Pelita II

Periode ini diisi dengan kebijaksanaan mengenai:

Perkreditan untuk mendorong para eksportir kecil dan menengah, disamping untuk mendorong kemajuan pengusaha kecil/ekonomi lemah dengan produk Kredit Investasi Kecil (KIK).

• Kebujaksanaan Fiskal, dengan cara penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing komoditi ekspor dipasar dunia, serta untuk menggalakkan penanaman modal asingdanpenanaman modal dalam negeri guna mendorong investasi dalam negeri.
• Kebijaksanaan 15 Nopember 1978 (KNOP 15), yakni kebijaksanaan di bidang moneeter dengan tujuan untuk menaikkan hasil produksi nasional, serta untuk menaikkan daya saing komoditi ekspor.

D. Periode Pelita III

Adapun kebijaksanaan-kebijaksanaan peemerintah yang sempat dikeluarkan pada periode ini:

• Paket Januari 1982, yang berisi mengenai tata-cara pelaksanaan ekspor-impor, dan lalu lintas devisa.
• Paket Kebijaksanaan Imbal Beli, yang dikeluarkan untuk menunjang kebijaksanaan paket Januari. Dalam kebijaksanaan ini tersirat keharusan eksportir maupun importir luar negeri untuk membeli barang-barang Indonesia dalam jumlah yang sama.
• Kebijaksanaan Devaluasi 1983, yakni dengan menurunkan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar dari Rp 625/$ manjadi Rp 970/$.

E. Periode Pelita IV

Beberapa kebijaksanaan pemerintah yang lahir dalam periode ini adalah:

• Kebijaksanaan INPRES No. 4 Tahun 1985, kebijaksanaan ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk meningkatkan ekspor non-migas.
• Paket Kebijaksanaan 6 Mei 1986 (PAKEM), yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mendorong sektor swasta di bidang ekspor maupun di bidang penanaman modal.
• Paket Devaluasi 1986, tindakan ini ditempuh karena jatuhnya harga minyak dipasaran dunia dan didukung dengan dilaksanakannya pinjaman luar negeri.
• Paket Kebijaksanaan 25 Oktober 1986, yang merupakan deregulasi di bidang perdagangan, moneter, dan penanaman modal.
• Paket Kebijaksanaan 15 Januari 1987, dengan melakukan peningkatan efisiensi, inovasi, dan produktivitas beberapa sektor industri (menengah ke atas) dalam rangka meningkatkan ekspor non migas.
• Paket Kebijaksanaan 24 Desember 1987 (PAKDES), dengan melakukan restrukturasi bidang ekonomi, terutama dalam usaha memperlancar perijinan (deregulasi).
• Paket 27 Oktober 1988, yakni kebijaksanaan deregulasi untuk menggariahkan pasar modal dan untuk menghimpun dana masyarakat guna biaya pembangunan.
• Paket Kebijaksanaan 21 Nopember 1988 (PAKNOV), dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi dibidang perdagangan dan hubungan laut.
• Paket Kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES), yakni kebijaksanaan di bidang keuangan dengan memberikan keleluasaan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif.

F. Periode Pelita V

Kebijaksanaan ini lebih diarahkan kepada pengawasan, pengendalian, dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas menuju rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua.

2. Kebijaksanaan Moneter

Adalah sekumpulan tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui peredaran uang dan tingkat suku bunga.

Dilihat dari upaya yang di tempuh, kebijaksanaan moneter ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni:

• Kebijaksanaan Moneter Kuantitatif

Kebijaksanaan ini di jalankan dengan mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga dari segi kuantitasnya.

• Kebijaksanaan Moneter Kualitatif

Kebijaksanaan kulitatif ini adalah dengan mengatur dan menghimbau pihak bank umum/lembaga keuangan lainnya, baik manajemennya maupun produk yang ditawarkan kepada masyarakat guna mendukung kebujaksanaan moneter kuantitatif yang sedang di jalankan Bank Indoensia.

3. Kebijaksanaan Fiskal

Adalah suatu tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui anggaran belanja negara, dan biasanya dikaitkan dengan masalah perpajakan.

4. Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter di Sektor Luar Negeri

• Kebijaksanaan Menekan Pengeluaran

Kebijaksanaan ini dilakukan dengan cara mengurangi tingkat konsumsi/pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia.

• Kebijaksanaan Memindah Pengeluaran

Dalam kebijaksanaan ini pengeluaran hanya dipindah dan digeser pada bidang yang tidak terlalu beresiko memperburuk perekonomian. Kebijaksanaan ini dapat dilakukan secara paksa dan dengan memakai rangsangan.

Daftar Pustaka:

Setyawan, Aris Budi. 1997. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Gunadarma (Seri Diktat Kuliah)

PERAN SEKTOR LUAR NEGERI PADA PEREKONOMIAN INDONESIA

A. Perdagangan Antar Negara

Puluhan tahun yang lalu, ahli ekonomi menyatakan bahwa perdagangan luar negeri merupakan salah satu sumber kekayaan negara, sehingga jika suatu negara ingin mencapai kemakmuran maka mutlak negara tersebut harus melakukan perdagangan dengan negara lainnya.

Ada beberapa alasan mengapa suatu negara memerlukan negara lainnya, diantaranya:

• Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi oleh komoditi yang dihasilkan dalam negeri, untuk itu harus melakukan impor dari negara yang menghasilkannya.
• Karena terbatasnya konsumen sehingga perlu dicari pasar di luar negeri, serta untuk perluasan pasar bagi produk.
• Sebagai sarana untuk melakukan proses alih teknologi.
• Untuk membina persahabatan dan kepentingan politik-politik lainnya.
• Untuk mendatangkan tambahan keuntungan dan efisiensi dari dilakukannya tindakan spesialisasi produksi dari negara-negara yang memiliki keuntungan mutlak dan/atau keuntungan berbanding.

B. Hambatan-hambatan Perdagangan Antar Negara

Ada pun bentuk-bentuk hambatannya, anatara lain:

• Hambatan Tarif. Tidak adanya tarif menjadikan komoditi impor yang masuk ke Indonesia menjadi bertambah banyak sehingga harganya turun, akibatnya masyarakat lebih menyukai produk tersebut. Kebijaksanaan tarif menjadikan keadaan menjadi lebih baik.
• Hambatan Quota. Quota termasuk jenis hambatan perdagangan luar negeri yang lazim dan sering diterapkan untuk membatasi masukkan komoditi impor ke negaranya.
• Hambatan Dumping. Dumping diartikan suatu tindakan dalam menetapkan harga yang lebih murah di luar negeri dibanding harga didalam egeri untuk produk yang sama.
• Hambatan Embargo/Sanksi Ekonomi. Sejarah membuktikan bahwa suatu negara yang karena tindakannya dianggap melanggar hak asasi manusia. melanggar wilayah kekuasaan suatu negara, akan menerima/dikenakan sanksi ekonomi oleh negara yang lain (PBB). Akibat dari hambatan ini biasanya lebih buruk dan meluas bagi masyarakat yang terkena sanksi ekonomi dari pada akibat dari hambatan-hambatan lainnya.

C. Neraca Pembayaran Luar Negeri Indonesia

Merupakan suatu bentuk pelaporan yang sistematis mengenai segala transaksi ekonomi yang diakibatkan oleh adanya kebijaksanaan dan kegiatan ekonomi di sektor luar negeri. 

Ada pun pos-pos dalam neraca pembayaran luar negeri Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut:

• Neraca Perdagangan
• Neraca Jasa
• Neraca Berjalan
• Neraca Lalu-lintas Modal
• Selisih yang belum diperhitungkan
• Neraca Lalu-lintas Moneter

D. Peran Kurs Valuta Asing Dalam Perekonomian Luar Negeri Indonesia

Kurs valuta asing sering diartikan sebagai banyaknya nilai mata uang suatu negara yang harus dikeluarkan/dikorbankan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing.

Masalah kurs valuta asing mulai muncul ketika transaksi ekonomi sudah mulai melibatkan dua negara atau lebih, tentunya sebagai alat untuk menjembatani perbedaan mata uang di masing-masing negara.

Ada pun sebab-sebab perubahan permintaan-penawaran valuta asing, diantaranya:

• Perubahan selera masyarakat terhadap komoditi luar negeri
• Perubahan iklim investasi dan tingkt bunga
• Perubahan tingkat inflasi
• Iklim investasi

Daftar Pustaka:

Setyawan, Aris Budi. 1997. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Gunadarma (Seri Diktat Kuliah)